Pendidikan Kepramukaan di Indonesia merupakan
salah satu segi pendidikan nasional yang penting, yang merupakan bagian dari
sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu perlu diketahui sejarah
perkembangan Kepramukaan di Indonesia.
Sejarah Singkat Gerakan
Pramuka
Gagasan Boden Powell yang cemerlang dan menarik
itu akhirnya menyebar ke berbagai negara termasuk Netherland atau Belanda dengan
nama Padvinder. Oleh orang Belanda gagasan itu dibawa ke Indonesia dan
didirikan organisasi oleh orang Belanda di Indonesia dengan nama NIPV
(Nederland Indische Padvinders Vereeniging = Persatuan Pandu-Pandu Hindia
Belanda).
Oleh pemimpin-pemimpin gerakan nasional
dibentuk organisasi kepanduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang
baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Sehingga muncul bermacam-macam
organisasi kepanduan antara lain JPO (Javaanse Padvinders Organizatie) JJP
(Jong Java Padvindery), NATIPIJ (Nationale Islamitsche Padvindery), SIAP
(Sarekat Islam Afdeling Padvindery), HW (Hisbul Wathon).
Dengan adanya larangan pemerintah Hindia
Belanda menggunakan istilah Padvindery maka K.H. Agus Salim menggunakan nama
Pandu atau Kepanduan.
Dengan meningkatnya kesadaran nasional setelah
Sumpah Pemuda, maka pada tahun 1930 organisasi kepanduan seperti IPO, PK (Pandu
Kesultanan), PPS (Pandu Pemuda Sumatra) bergabung menjadi KBI (Kepanduan Bangsa
Indonesia). Kemudian tahun 1931 terbentuklah PAPI (Persatuan Antar Pandu
Indonesia) yang berubah menjadi BPPKI (Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan
Indonesia) pada tahun 1938.
Pada waktu pendudukan Jepang Kepanduan di
Indonesia dilarang sehingga tokoh Pandu banyak yang masuk Keibondan, Seinendan
dan PETA.
Setelah tokoh proklamasi kemerdekaan
dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di Sala
sebagai satu-satunya organisasi kepanduan.
Sekitar tahun 1961 kepanduan Indonesia terpecah
menjadi 100 organisasi kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi
yaitu IPINDO (Ikatan Pandu Indonesia) berdiri 13 September 1951, POPPINDO
(Persatuan Pandu Puteri Indonesia) tahun 1954 dan PKPI (Persatuan Kepanduan
Puteri Indonesia)
Menyadari kelemahan yang ada maka ketiga
federasi melebur menjadi satu dengan nama PERKINDO (Persatuan Kepanduan
Indonesia).
Karena masih adanya rasa golongan yang tinggi
membuat Perkindo masih lemah. Kelemahan gerakan kepanduan Indonesia akan
dipergunakan oleh pihak komunis agar menjadi gerakan Pioner Muda seperti yang
terdapat di negara komunis. Akan tetapi kekuatan Pancasila dalam Perkindo
menentangnya dan dengan bantuan perdana Menteri Ir. Juanda maka perjuangan menghasilkan
Keppres No. 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang pada tanggal 20 Mei
1961 ditandatangani oleh Pjs Presiden RI Ir Juanda karena Presiden Soekarno
sedang berkunjung ke Jepang.
Di dalam Keppres ini gerakan pramuka oleh
pemerintah ditetapkan sebagai satu-satunya badan di wilayah Indonesia yang
diperkenankan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, sehingga organisasi lain
yang menyerupai dan sama sifatnya dengan gerakan pramuka dilarang
keberadaannya.
Perkembangan Gerakan Pramuka
Kemajuan Gerakan
Pramuka akibat dari sistem Majelis Pembimbing yang dijalankan di tiap tingkat,
dari tingkat Nasional sampai tingkat Gugus Depan. Mengingat kira-kira 80 %
penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan 75 % adalah petani maka tahun 1961
Kwarnas Gerakan Pramuka menganjurkan supaya para pramuka mengadakan kegiatan di
bidang pembangunan desa. Pelaksanaan anjuran ini terutama di Jawa Tengah,
Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat menarik perhatian Pimpinan Masyarakat.
Maka tahun 1966 Menteri Pertanian dan Ketua Kwartir Nasional mengeluarkan
instruksi bersama pembentukan Satuan Karya Taruna Bumi. Kemudian diikuti
munculnya saka Bhayangkara, Dirgantara dan Bahari. Untuk menghadapi problema
sosial yang muncul maka pada tahun 1970 menteri Transmigrasi dan Koperasi
bersama dengan Ka Kwarnas mengeluarkan instruksi bersama tentang partisipasi
gerakan pramuka di dalam penyelenggaraan transmigrasi dan koperasi. Kemudian
perkembangan gerakan pramuka dilanjutkan dengan berbagai kerjasama untuk
peningkatan kegiatan dan pembangunan bangsa dengan berbagai instansi terkait.
Sumber : Dewan Kerja Cabang
No comments:
Post a Comment