Monday, 2 April 2012

Sistem Perekonomian Indonesia

BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Sistem Perekonomian Indonesia bisa dikatakan tidak mengacu kepada dua kekuatan besar yang saling berlomba saat ini, yakni sistem ekonomi kapitalis yang berlandaskan liberalisme dan sistem ekonomi sosialis yang berlandaskan komunis.
Kedua sistem ekonomi tersebut bisa dikatakan tidak mewakili sistem hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia merancang sendiri sistem perekonomiannya yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia sendiri.
Para Bapak pendiri (founding father) bangsa Indonesia merancang sebuah sistem kehidupan bangsa yang bisa mempersatukan suku bangsa yang beragam ini. Pancasila menjadi salah satu jawaban untuk permasalahan tersebut. Pancasila dirancang agar bisa menampung semua aspirasi komponen bangsa ini. Oleh karena itu, pancasila dijadikan sebagai salah satu dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila juga dijadikan inspirasi untuk merancang sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, dalam menjalankan roda perekonomian, Indonesia harus berlaku adil dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, segala bentuk penindasan atas dasar kegiatan ekonomi tidak dibenarkan. Pada akhirnya, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah membentuk keadilan sosial tanpa memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin.

B.     Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kami menyederhanakan permasalahan dan memperjelas sesuai dengan tema yang telah dikemukakan di atas. Maka dapat dipaparkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1.    Apakah yang di maksud dengan sistem dan sistem perekonomian Indonesia
2.    Apa saja macam-macam sistem ekonomi
3.    Bagaimana sejarah perekonomian Indonesia
4.    Mengapa keadaan pada waktu orde lama mengalami kegagalan
5.    Siapa pelaku ekonomi yang terlibat dalam sistem perekonomian Indonesia

C.    Tujuan
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah :
1.    Mengetahui dan memahami  pengertian sistem dan sistem perekonomian Indonesia.
2.    Mengetahui sejarah dari sistem perekonomian indonesia.
3.    Mengetahui macam-macam sistem perekonomian indonesia.
4.    Mengetahui para pelaku ekonomi di Indonesia 


BAB II
PEMBAHASAN

A.    Pengertian Sistem Perekonomian Indonesia
1.    Pengertian Sistem secara umum
                        Sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subyek dan obyek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu.
2.    Pengertian Sistem Ekonomi menurut para ahli
                        Dumairy (1996), sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.
                        Sanusi (2000) sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sejumlah lembaga (ekonomi, sosial dan ide) yang saling mempengaruhi yang ditujukan ke arah pemecahan masalah pokok setiap perekonomian produksi, distribusi, konsumsi.
3.    Pengertian Sistem Perekonomian
                        Sistem perekonomian adalah cara suatu bangsa/negara untuk mengatur kehidupan ekonominya agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya.
4.    Sistem Ekonomi Indonesia
                        Sistem ekonomi Indonesia menggunakan system demokrasi Ekonomi : Sistem ekonomi yang berasal dari rakyat,oleh rakyat,dan untuk rakyat. Yang di landaskan pada UUD 1945 hasil amandemen yang disahkanMPR pada 10-08 2002, yaitu: pasal 33 ayat 1,2,3,4.





B.     Sejarah sistem perekonomian Indonesia
Sejarah Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia
ü  1950 – 1959 : Sistem Ekonomi Liberal (masa demokrasi liberal)
ü  1959 – 1966 : Sistem Ekonomi Etatisme (masa demokrasi terpimpin)
ü  1966 – 1998 : Sistem Ekonomi pancasila (Demokrasi Ekonomi)
ü  1998 – sekarang : Sistem Ekonomi pancasila (demokrasi Ekonomi) yang dalam     prakteknya cenderung liberal.
Indonesia terletak di posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta samudra Pasifik dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua. Salah satu jalan sutra, yaitu jalur sutra laut, ialah dari Tiongkok dan Indonesia, melalui selat Malaka ke India. Dari sini ada yang ke teluk Persia, melalui Suriah ke laut Tengah, ada yang ke laut Merah melalui Mesir dan sampai juga ke laut Tengah (Van Leur).
Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di Barat (kekaisaran Romawi). Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang “mampir”.
Sejarah Sistem Perekonomian Indonesia juga dapat di kelompokkan dalam beberapa masa :
   1.      SEBELUM KEMERDEKAAN
Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda,Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda, tapi Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga kini. Untuk menganalisa sejarah perekonomian Indonesia, rasanya perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi beberapa periode, berdasarkan perubahan-perubahan kebijakan yang mereka berlakukan di Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia saat itu). 
Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) Belanda yang saat itu menganut paham Merkantilis benar-benar menancapkan kukunya di Hindia Belanda. Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC (Inggris). Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi yang antara lain meliputi :
a.       Hak mencetak uang
b.      Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
c.       Hak menyatakan perang dan damai
d.      Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
e.       Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja
Hak-hak itu seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia Belanda. Walau demikian, tidak berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC. Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah.

   2.      ORDE LAMA
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950) Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh : Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI. Kas negara kosong. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
a.         Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
b.        Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
c.         Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
d.        Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 >>mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
e.         Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
Masa Demokrasi Liberal (1950-1957) Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967) Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
a.         Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
b.         Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
c.         Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
   3.      ORDE BARU
Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.
Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia.

   4.      ORDE REFORMASI
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan.
Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Masa kepemimpinan Megawati SoekarnoputriMasalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
a.         Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b.         Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.

C.    Macam-macam Sistem Ekonomi
   1.      Sistem Ekonomi Tradisional
Sistem ekonomi yang masih terikat dengan adat istadat kebiasaan dan nilai budaya setempat. Dengan ciri-ciri :
a.         Alat produksi sederhana
b.         Jumlah barang/jasa rendah
c.         Produktivitas rendah
d.        Masih barter
e.         Kegiatan ekonomi umumnya dibidang pertanian
f.          Masyarakat sulit menerima perubahan
   2.      Sistem Ekonomi Kapitalis
Sistem ekonomi yang memberi kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan melakukan usaha sesuai keinginan dan keahliannya.Dengan cirri-ciri :
a.         Hak milik perorangan diakui
b.         Individu bebas melakukan kegiatan ekomomi
c.         Jenis,jumlah,dan harga barang ditentukan kekuetan pasar
d.        Adanya persaingan bebas
e.         Kegiatan ekonomi(produksi,distribusi,dan konsumsi) diserahkan kepada swasta.
Misalnya Amerika Serikat dan Eropa
   3.      Sistem Ekonomi Sosialis (ETATISME)
Sistem Ekonomi yang seluruh kegiatan Ekonominya direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi  oleh pemerintah secara terpusat. Dengan cirri-ciri :
a.         Alat-alat dan faktor produksi dikuasain Negara
b.         Kegiatan Ekonomi sepenuhnya diatur Negara
c.         Harra barang/jasa ditentukan pemerintah
d.        Hak milik perorangan tidak diakui
Misalnya: Kuba,Korea,Eropa Timur,dan RRC.
   4.      Sistem Ekonomi Campuran
Gabungan dari sistem perekonomian Liberal dan sosialis. Dengan ciri-ciri :
a.         Pemerintah dan swasta bersama dalam  melakukan  kegiatan ekonomi
b.         Negara menguasahi sektor usaha vital dan mengendalikan perekonomian
c.         Swasta/perorangan diberi kebebasan untuk berusaha diluar sektor vital
d.        Pemerintah berperan membina dan mengawasi swasta
e.         Hak milik perorangan diakuidan penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum
Misalnya:Afrika,Amerika Latin,dan Asia.

D.    Para Pelaku Sistem Perekonomian Indonesia
Jika dalam ilmu ekonomi mikro kita mengenal tiga pelaku ekonomi, yaitu Pemilik faktor produksi, Konsumen, dan produsen. Dan jika dalam ilmu ekonomi makro kita mengenal empat pelaku ekonomi, yaitu Sektor rumah tangga, Sektor swasta, Sektor pemerintah, dan Sektor luar negeri.
Maka dalam perekonomian Indonesia dikenal tiga pelaku ekonomi pokok (sering disebut sebagai agen-agen pemerintah dalam pembangunan ekonomi), yakni :


Koperasi


Sektor Swasta                                     Sektor Pemerintah

Sesuai dengan Trilogi Pembangunan (Pertumbuhan, Pemerintahan, dan kestabilan Ekonomi), maka masing-masing pelaku tersebut memiliki prioritas fungsi sebagai berikut :
Koperasi:
Pemerataan hasil ekonomi pertumbuhan kegiatan ekonomi Kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi
Swasta:
Pertumbuhan kegiatan ekonomi pemerataanhasil ekonomi kstabilan yang mendukung kegiatan ekonomi
Pemerintah BUMN:
Kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi Pemerataan hasil ekonomi Pertumbuhan kegiatan ekonomi











E.     Koperasi Indonesia
   1.      Sejarah koperasi
Koperasi lahir di benua eropa sebagai akibat dari kesengsaraan, karena masayarakat yang sangat kontras sekali kehidupan social ekonominya. Jadi koperasi dibentuk dan dibangun oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan cita-cita yang lama dan diselenggarakan dengan cara demokratis.
   2.      Ketentuan umum
·         Koperasi adalah badan usaha yang teranggotakan orang-orang/ badan hokum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip “koperasi” sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan.
·         Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi
·         Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainnya cita-cita bersama.
   3.      Landasan, Asas , dan Tujuan
·         Koperasi berlandaskan pancasila dan UUD 1945
·         Koperasi berasas kekeluargaan
·         Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, berlandaskan pancasila dan UUD 1945.
   4.      Fungsi, Peran, dan Prinsip koperasi
·         Fungsi dan peran koperasi
a.       Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
b.      Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan social.
c.       Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
d.      Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai “soko gurunya”.
e.       Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
·         Prinsip koperasi
a.       Keanggotaan bersifat terbuka
b.      Pengelolaan dilakukan secara demokratis
c.       Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
d.      Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
e.       Kemandirian.
   5.      Pembentukan koperasi
Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang dan koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya oleh 3 koperasi. Pembentukan koperasi ini dilakukan dengan akta pendinan yang memuat anggaran dasar.
   6.      Perangkat organisasi
Perangkat organisasi koperasi Kediri dari :
·         Rapat anggota sebagai pemegang kekeuasaan tertinggi dalam koperasi
·         Pengurus, merupakan pemegang kuasa dari rapat anggota
·         Pengawas, ditunjuk oleh rapat anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan koperasi





BAB III
PENUTUP

KESIMPULAN:
·         Sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subyek dan obyek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu.
·         Sistem perekonomian adalah cara suatu bangsa/negara untuk mengatur kehidupan ekonominya agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya.
·         Macam-macam sistem ekonomi yaitu : Sistem Ekonomi Tradisional, Sistem Ekonomi Kapitalis, Sistem Ekonomi Sosialis (ETATISME), Sistem Ekonomi Campuran.
·         Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950) Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh : Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali.
·         Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi.
·         Koperasi, Sektor Swasta, Sektor Pemerintahan merupakan para pelaku Ekonomi di Indonesia

SARAN:

Mengacu pada kesimpulan di atas bawah sistem perekonomian merupakan suatu kesejahteraan bagi rakyat. dan pada awal kemerdekaan ekonomi amat buruk karena pada saat itu ekonomi di Indonesia belum cukup tajam. Maka dari itu kita sebagai warga Negara Indonesia harus menjaga kestabilan ekonomi di Negara kita.


DAFTAR PUSTAKA
·         Buku modul mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi
Creutzberg, Pieter, dan JTM Van Laanen. 1987. Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia. Yayasan Obor Indonesia:Jakarta.
·         Leirissa, RZ, GA Ohorella, dan Yuda B. Tangkilisan.1996. Sejarah Perekonomian Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI:Jakarta.
·         Mustopo, M.Habib, dkk. 2005. Sejarah 3. Yudhistira:Jakarta
Post a Comment